Program Kerja Kabinet Ali Sastroamidjoyo 1

Posted on

DETALOG.COM – Kabinet Ali Sastroamidjoyo 1 yang berlangsung pada periode 30 Juli 1953 – 12 Agustus 1955 sering disebut pula sebagai Kabinet Ali – Wongso dengan susunan kabinet sebagai berikut:

  1. Perdana Menteri: Ali Sastroamidjojo
  2. Wakil Perdana Menteri: Wongsonegoro & Zainul Arifin
  3. Menteri Luar Negeri: R. Sunarjo
  4. Menteri Dalam Negeri Hazairin
  5. Menteri Perdagangan: Iskak Tjokrohadisurjo
  6. Menteri Keuangan: Ong Eng Die
  7. Menteri Pertahanan: Iwa Kusumasumantri
  8. Menteri Kehakiman: Djody Gondokusumo
  9. Menteri Penerangan: FL Tobing
  10. Menteri Perhubungan: Abikusno Tjokrosujoso
  11. Menteri Muda Perhubungan: A. Be. De Rozari
  12. Menteri Pekerjaan Umum: Rooseno
  13. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Mohammad Yamin
  14. Menteri Perburuhan: Sutan Muchtar Abidin
  15. Menteri Pertanian: Sadjarwo
  16. Menteri Agama: Masjkur
  17. Menteri Kesehatan: FL Tobing
  18. Menteri Sosial: Pandji Suroso
  19. Menteri Negara (Urusan Kesejahteraan Umum): Sudibjo
  20. Menteri Negara (Urusan Agraria): Mohammad Hanafiah

PROGRAM KERJA KABINET AI SASTROAMIDJOYO 1

1) Menjaga Keamanan

Menjaga keamanan merupakan bagian dari program kerja Kabinet Ali Sastroamidjoyo 1. Hal ini karena Kabinet Ali berani mengambil alih pemerintahan setelah kabinet sebelumnya runtuh. Adanya tanggungjawab kabinet ini yang kemudian akan dilaporkan terhadap DPR tentunya akan memuat suatu solusi untuk meredam ketidakstabilan Negara saat itu. Pada masa kabinet sebelumnya telah terjadi berbagai goncangan keamanan. Tentu saja keadaan ini membuat stabilitas yang dijalankan pemerintahan terganggu, selain itu juga terdapat berbagai pemberontakan di daerah-daerah. Sehingga kabinet Ali mempunyai tugas untuk menjaga keamanan di Indonesia.

2) Menciptakan Kemakmuran dan Kesejahteraan Rakyat

Adanya Perang Korea pada Februari – Maret 1952 memberikan dampak turunnya perekonomian Indonesia. Adanya upaya untuk memperbaiki neraca perdagangan pada kabinet sebelum Kabinet Ali tidak berhasil. Apalagi solusi ekonomi yang dilakukan pemerintahan sebelumnya justru berdampak memperkeruh ketidakstabilan politik dan keamanan. Pada tahun 1952-1953 terjadi inflasi di Indonesia. Sehingga nilai tukar rupiah turun menjadi 44,7 % dari nilai resmi menjadi 24,6 %. Keadaan ini semakin menambah kemiskinan bangsa Indonesia. Rakyat hidup dalam kelaparan dan jauh dari kesejahteraan. Maka Kabinet Ali berupaya untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Upaya yang dilakukan dengan menekan terhadap perekonomian dan memberi dorongan kepada pengusaha pribumi.

3) Menyelenggarakan Pemilu

Sebagai kabinet yang memimpin pemerintahan, maka Kabinet Ali menyanggupi inti dari pemerintahan Indonesia yang bersifat parlementer. Oleh karena itu, Kabinet Ali menyanggupi penyelenggaraan Pemilu. Pada tanggal 31 Mei 1954 Kabinet Ali membentuk Panitia Pemilu Pusat yang diketuai oleh Hadikusumo (PNI). Selanjutnya Pada 16 April 1955 Hadikusumo mengumumkan bahwa pemilu akan diadakan pada tanggal 29 September 1955. Hal ini yang membuat berbagai kampanye yang diadakan menjadi meningkat. Sedangkan pemilu merupakan program kerja yang utama dalam kabinet ini.

4) Pembebasan Irian Barat Secepatnya

Kemerdekaan Indonesia menuntut kabinet ini untuk tidak menyetujui adanya RIS. Hal ini karena pemerintahan yang ada saat itu ingin berdaulat dalam menjalankan kehidupan bernegara. Oleh karena itu, pada tanggal Agustus 1954 Kabinet Ali memuat usul mengenai penghapusan Uni Belanda- Indonesia dan beberapa penyesuaian atas hasil KMB, namun hal ini tidak mencapai kemajuan. Adanya masalah pembebasan Irian yang tidak memuat hasil membuat Kabinet Ali saat itu mengajukan masalah ini ke PBB, dan dalam bulan yang sama pengaduan tersebut tidak diterima.

5) Melaksanakan Politik Bebas-Aktif

Adanya bipolarisasi dan politik konstelasi dunia membuat Indonesia tidak ingin terlibat di dalamnya. Apalagi Indonesia sendiri merupakan Negara yang baru merdeka, bahkan dalam menata negaranya, Indonesia masih belum tentu arah. Apalagi kemerdekaan Indonesia masih belum diakui oleh Belanda. Adanya ancaman kedatangan Belanda maupun Jepang bisa kapan saja menghampiri Indonesia. Maka dari itu pada masa Kabinet Ali ini menetapkan Indonesia untuk menjalankan Politik Bebas-Aktif. Adapun bebas disini terwujud dengan sifat tidak memihak Indonesia terhadap pertikaian dunia. Sedangkan aktif disini ditujukan pada perjuangan untuk membebaskan Irian dari Belanda. Indonesia ingin berperan aktif dalam menyuarakan aspirasinya pada dunia.

6) Menyelesaikan Pertikaian Politik

Pada tahun 1950-1959, keadaan politik di Indonesia sangat tidak stabil. Perpecahan terjadi dikalangan elite politik. Tahta, jabatan, dan kekuasaan membuat Indonesia semakin terpuruk dalam kehidupan bernegara. Salah satu perpecahan yang ada terlihat dengan keluarnya NU dari Masyumi, dan NU nantinya membentuk partai sendiri. Adapun hal ini dikarenakan adanya kesenjangan dalam perebutan jabatan Menteri Agama. Hal ini adalah wujud dari adanya pertikaian politik. Pada masa Kabinet Ali, masalah demikian merupakan bagian dari kegiatan kerja kabinet.