Ciri Budaya Politik di Indonesia

DETALOG.COM – Suatu pola perilaku masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya disebut sebagai budaya politik. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.

CIRI BUDAYA POLITIK DI INDONESIA

1) Budaya Politik Parokial

Budaya politik parokial merupakan suatu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan parokial apabila frekuensi orientasi mereka terhadap 4 dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi tersebut. Tipe budaya politik ini umumnya terjadi pada masyarakat pedalaman di Indonesia. Dalam hal ini, masyarakat tidak memiliki peran politik yang bersifat khusus. Kepala suku, kepala kampung, kyai, atau dukun, yang biasanya merangkum semua peran yang ada, baik peran yang bersifat politis, ekonomis atau religius.

Ciri-cirinya:

  • Lingkungannya sempit dan kecil.
  • Masyarakatnya sederhana dan tradisional bahkan buta huruf.
  • Spesialisasi kecil belum berkembang.
  • Pemimpin politik biasanya berperan ganda di bidang ekonomi, agama, dan budaya.
  • Masyarakatnya cenderung tidak menaruh minat terhadap objek politik yang lebih luas.
  • Masyarakatnya tinggal di desa terpencil yang peluangnya berhubungan dengan sistem politik sangat kecil.

2) Budaya Politik Kaula

Budaya politik ini berfokus pada masyarakat yang bersangkutan, dimana mereka sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan subyek jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output atau terdapat pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang di buat oleh pemerintah.

Ciri-cirinya:

  • Orang secara pasif akan patuh pada pejabat pemerintahan dan UU.
    T
  • idak melibatkan diri pada politik atau golongan putih (golput).
  • Masyarakatnya mempunyai minat, perhatian, serta kesadaran terhadap sistem politik.
  • Sangat memperhatikan dan tanggap terhadap keputusan politik.
  • Rendahnya kesadaran sebagai aktor/tokoh politik.

3) Budaya Politik Partisipan

Ciri-cirinya:

  • Budaya politik partisipan ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi.
  • Masyarakatnya mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik, dan juga merupakan suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai 4 dimensi penentu budaya politik.
  • Masyarakatnya memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung.
  • Masyarakatnya cenderung diarahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua dimensi di atas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka terhadap peran tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak.

BUDAYA POLITIK YANG BERKEMBANG DI INDONESIA

1) Hierarki yang Ketat

Masyarakat Jawa, dan sebagian besar masyarakat lain di Indonesia, pada dasarnya bersifat hirarkis. Stratifikasi sosial yang hirarkis ini tampak dari adanya pemilahan tegas antara penguasa dengan rakyat kebanyakan. Alam pikiran dan tata cara sopan santun diekspresikan sedemikian rupa sesuai dengan asal usul kelas masing-masing.

2) Kecenderungan Patronage

Pola hubungan Patronage merupakan salah satu budaya politik yang menonjol di Indonesia.Pola hubungan ini bersifat individual. Dalam kehidupan politik, tumbuhnya budaya politik semacam ini tampak misalnya di kalangan pelaku politik. Mereka lebih memilih mencari dukungan dari atas daripada menggali dukungan dari basisnya.

3) Kecenderungan Neo-Patrimonisalistik

Salah satu kecenderungan dalam kehidupan politik di Indonesia adalah adanya kecendrungan munculnya budaya politik yang bersifat neo-patrimonisalistik, artinya meskipun memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik seperti birokrasi, perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial atau birokrasi modern yang bercirikan:

  • Adanya suatu struktur hirarkis yang melibatkan pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi.
  • Adanya posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tegas.
  • Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi, dan standar-standar formal yang mengatur bekerjanya organisasi dan tingkah laku anggotanya.
  • Adanya personel yang secara teknis memenuhi syarat, yang dipekerjakan atas dasar karier, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan.